BAB I
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Berdasarkan pendekatan kronologis historis substansi perekonomian
Indonesia digolongkan menjadi :
1.
Masa
sebelum terjajah (sebelum 1600)
2.
Masa
penjajahan (1600-1945)
3.
Masa
sebelum 1966 (sejak merdeka)
4.
Masa
sesudah 1966 (orde baru)
5.
Masa
sesudah orde baru (reformasi ekonomi)
Sejak merdeka sampai tahun1966 perekonomian Indonesia kurang
berkembang cabinet selalu berganti-ganti sehingga perekonomian Indonesia
mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi kebinet tsb.
Pertumbuhan ekonomi
Periode 1952-1958 = 6,5%
Periode 1960-1965 = 1,9%
APBN deficit, dibiayai dengan mencetak uang baru sehingga terjadi
inflasi dan pada tahun 1966 terjadi hiperinflasi. Inflasi sudah terjadi sejak
tahun 1955 sebesar 33%.
Nasionalisasi perusahaan asing menjadi APBN :
·
Kekurangan
capital
·
Anti
investasi asing (inward looking)
·
Nasionalisasi
perusahaan asing terutama belanda dimulai sejak tahun 1951
Tahun 1958 nasionalisasi secara besar-besaran terjadi berdasarkan
UU No. 78/1958 tentang investasi asing. Isinya adalah akibat terjadi pelarian
modal peran Indonesia dalam perdagangan internasional sebagai Negara pengekspor
bahan mentah seperti kapra, the, kelapa sawit, lada tembakau.
Dalam system moneter
a.
Nasionalisasi
bank-bank asing tahun 1953
b.
Tahun
1945 didirikan BNI
c.
De
Javache Bank (belanda) diambil alih menjadi BI (bank central) tahun 1953
Tugasnya :
1.
Menstabilkan
nilai rupiah
2.
Mengatur
sirkulasi uang (peredaran)
3.
Supaya
tidak hanya beredar di kota tertentu tapi menyebar secara menyeluruh
4.
Mengawasi
serta mengembangkan perbankan dan kredit. Mengawasi agar sirkulasi itu bisa
teratur penyebarannya.
5.
Memonopoli
perdaran uang kartal cadangan minimum 20% dalam bentuk emas dan valuta asing.
d.
Instrument
kebijakan moneter
Dalam negeri = penetapan
premi inpor sebagai persyaratan minimum modal sendiri bagi pemohon kredit.
Luar negeri = pengawasan
devisa secara ketat untuk mencegah devaluasi dan deficit neraca pembayaran.
e.
Tahun
1965 materi urusan bank central (gubernur BI)mengabungkan semuan bank
pemerintah menjadi satu wadah yaitu “bank berjuang”. Tugasnya agar otoritas
moneter berada dalam satu tangan dalam rangka melaksanakan ekonomi terpmpin.
Ada empat masa sesudah tahun 1966 (orba)
a.
Masa
peralihan (1966-1968)
Keadaan ekonomi porak poranda lalu bank central mengambil kebijakan
seperti:
1.
Memerangi
inflasi
2.
Mencukupi
stok pangan (beras)
3.
Rehabilitas
perasarana ekonomi, semua sarana dperbaiki dan mengurus pengganti
4.
Meningkatkan
eksport, potensi besar tapi tidak bisa menjual
5.
Menyediakan/menciptakan
kesempatan kerja UU PMA (outward looking)
1966-1968 masa rehabilitas ekonomi dilakukan program jangka pendek
:
1.
Tahap
penyelamatan juli-desember 1966
2.
Tahap
rehabilitasin januari-juli 1967
3.
Tahap
konsolidasi juli-desember 1967
4.
Tahap
stabilitasi januari-juli 1968
Program jangka panjang terdiri atas rangkuman pembangunan lima
tahun (repelita) yang dimjulai april 1969
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek
ü Kebijakan anggaran berimbang (balance budget policy) politik
anggaran bersifat berimbang.
ü Inter-Govermental group on Indonesia (IGGI) sebuah konsorsiom
negara-negara donatur
ü Consultative group Indonesia (CGI) sebagai pengganti IGGI
ü International monetary fund (IMF) sebagai organisasi keuanagn
internasional
ü Peranan bank-bank dan lembaga keuangan lain sebagai “agen
pembanguna” diperbesar
Tahapan pelita tahun 1969 merupakan perekmbangan ekonomi
·
Pelita
I : 1969-1974
·
Pelita
II : 1974-1979
·
Peliat
II : 1979-1984
·
Pelita
IV : 1984-1989
·
Pelita
V : 1989-1994
·
Pelita
VI : 1994-1999
Khusus untuk kurun waktu lima tahun REPELITA VI ditargetkan:
·
Pertumbuyan
ekonomi secara keseeluruhan 6,2%
·
Sector
pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5%
·
Sector
industry 9%
·
Sector
manufaktur diluar migas 10%
·
Sector
jasa 6,5%
·
Laju
inflasi 5%
·
Eksport
non migas 16,5%
·
Eksport
manufaktur 17,5%
·
Debt
service ratio 20%
GDP Rp. 2.150 triliun
Nilai investasi Rp. 660,1 triliun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar