Jumat, 08 Juni 2012

BAB I GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA


BAB I
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Berdasarkan pendekatan kronologis historis substansi perekonomian Indonesia digolongkan menjadi :
1.      Masa sebelum terjajah (sebelum 1600)
2.      Masa penjajahan (1600-1945)
3.      Masa sebelum 1966 (sejak merdeka)
4.      Masa sesudah 1966 (orde baru)
5.      Masa sesudah orde baru (reformasi ekonomi)
Sejak merdeka sampai tahun1966 perekonomian Indonesia kurang berkembang cabinet selalu berganti-ganti sehingga perekonomian Indonesia mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi kebinet tsb.
Pertumbuhan ekonomi
Periode 1952-1958 = 6,5%
Periode 1960-1965 = 1,9%
APBN deficit, dibiayai dengan mencetak uang baru sehingga terjadi inflasi dan pada tahun 1966 terjadi hiperinflasi. Inflasi sudah terjadi sejak tahun 1955 sebesar 33%.
Nasionalisasi perusahaan asing menjadi APBN :
·         Kekurangan capital
·         Anti investasi asing (inward looking)
·         Nasionalisasi perusahaan asing terutama belanda dimulai sejak tahun 1951
Tahun 1958 nasionalisasi secara besar-besaran terjadi berdasarkan UU No. 78/1958 tentang investasi asing. Isinya adalah akibat terjadi pelarian modal peran Indonesia dalam perdagangan internasional sebagai Negara pengekspor bahan mentah seperti kapra, the, kelapa sawit, lada tembakau.
Dalam system moneter
a.       Nasionalisasi bank-bank asing tahun 1953
b.      Tahun 1945 didirikan BNI
c.       De Javache Bank (belanda) diambil alih menjadi BI (bank central) tahun 1953
Tugasnya :
1.      Menstabilkan nilai rupiah
2.      Mengatur sirkulasi uang (peredaran)
3.      Supaya tidak hanya beredar di kota tertentu tapi menyebar secara menyeluruh
4.      Mengawasi serta mengembangkan perbankan dan kredit. Mengawasi agar sirkulasi itu bisa teratur penyebarannya.
5.      Memonopoli perdaran uang kartal cadangan minimum 20% dalam bentuk emas dan valuta asing.
d.      Instrument kebijakan moneter
Dalam negeri = penetapan premi inpor sebagai persyaratan minimum modal sendiri bagi pemohon kredit.
Luar negeri = pengawasan devisa secara ketat untuk mencegah devaluasi dan deficit neraca pembayaran.
e.       Tahun 1965 materi urusan bank central (gubernur BI)mengabungkan semuan bank pemerintah menjadi satu wadah yaitu “bank berjuang”. Tugasnya agar otoritas moneter berada dalam satu tangan dalam rangka melaksanakan ekonomi terpmpin.
Ada empat masa sesudah tahun 1966 (orba)
a.       Masa peralihan  (1966-1968)
Keadaan ekonomi porak poranda lalu bank central mengambil kebijakan seperti:
1.      Memerangi inflasi
2.      Mencukupi stok pangan (beras)
3.      Rehabilitas perasarana ekonomi, semua sarana dperbaiki dan mengurus pengganti
4.      Meningkatkan eksport, potensi besar tapi tidak bisa menjual
5.      Menyediakan/menciptakan kesempatan kerja UU PMA (outward looking)
1966-1968 masa rehabilitas ekonomi dilakukan program jangka pendek :
1.      Tahap penyelamatan juli-desember 1966
2.      Tahap rehabilitasin januari-juli 1967
3.      Tahap konsolidasi juli-desember 1967
4.      Tahap stabilitasi januari-juli 1968
Program jangka panjang terdiri atas rangkuman pembangunan lima tahun (repelita) yang dimjulai april 1969
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek
ü  Kebijakan anggaran berimbang (balance budget policy) politik anggaran bersifat berimbang.
ü  Inter-Govermental group on Indonesia (IGGI) sebuah konsorsiom negara-negara donatur
ü  Consultative group Indonesia (CGI) sebagai pengganti IGGI
ü  International monetary fund (IMF) sebagai organisasi keuanagn internasional
ü  Peranan bank-bank dan lembaga keuangan lain sebagai “agen pembanguna” diperbesar
Tahapan pelita tahun 1969 merupakan perekmbangan ekonomi
·         Pelita I             : 1969-1974
·         Pelita II           : 1974-1979
·         Peliat II           : 1979-1984
·         Pelita IV          : 1984-1989
·         Pelita V           : 1989-1994
·         Pelita VI          : 1994-1999
Khusus untuk kurun waktu lima tahun REPELITA VI ditargetkan:
·         Pertumbuyan ekonomi secara keseeluruhan 6,2%
·         Sector pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5%
·         Sector industry 9%
·         Sector manufaktur diluar migas 10%
·         Sector jasa 6,5%
·         Laju inflasi 5%
·         Eksport non migas 16,5%
·         Eksport manufaktur 17,5%
·         Debt service ratio 20%

GDP Rp. 2.150 triliun
Nilai investasi Rp. 660,1 triliun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar