BAB V DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

BAB V

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

KONSEP-KONSEP DISTRIBUS PENDAPATAN

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai criteria atau tolak ukur untuk menilai kemerataan distribus dimaksud. Tiga diantaranya lazim yang lazim digunakan ialah:

1.      Kurva Lorenz

2.      Indeks atau rasio Gini

3.      Criteria bank dunia

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi komulatif pendapata dilapisan pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, secara komulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang isi tegaknya melambangkan persentasi kumulatif pendapatan nasional, sedang sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva sndiri “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz  yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

Indeks atau rasio Gini adalah suatu koefesien yang berkisar dari angka 0 sampai 1 menjelaskan kadar kemertaan distribusi pendapatan nasional. Semakin  kecil koefesiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Dipihak lain, koefesien yang kian besar mengisyaratkan yang kian timpang atau senjang.

Criteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk yakni 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, 20% penduduk berpendapatan tertinggi. Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang bila 40% penduduk termiskin menikmati 12 hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan 40% penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan dan kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

KETIDAK MERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

1.      Ketidakmerataan pendapatan nasional

Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapis pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Koefesien gini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indicator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecendrungan umum dalam pola pembagian pendapatan.

2.      Ketidak merataan pendapatan spasial.

Ketidakmerataan distribus antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsung secara nasional. Akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia pembagian pendapatan relative lebih merata didaerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Dibandingkan rasio gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefesien lebih rendah untuk daerah pedesaan.

3.      Ketidakmerataan pendapatan regional

Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlaisan masyarakat. Bukan hanya itu, diantara wilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satu dengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.

Ketimpangan pembangunan

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanyakesenjangan dalam alokasi sumber daya; sumberdaya manusia,, fisik, teknologi dan capital.Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpanganpembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesiasejak pemerintahan orde baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan diIndonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak mengalamiketertinggalan diberbagai sector pembangunan.Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunanekonomi dalah adanya kemiskinan diberbagai sektor. Kemiskinan menjadi problem kolektif bangsa Indonesia. Berbagai program dan strategi mengentaskan kemiskinan juga telah banyakdilakukan oleh pemerintah; mulai dari penguatan kualitas sumberdaya manusia, pembukaanlapangan pekerjaan, eksplorasi sumberdaya alam dan penyediaan program padat karya. Tulisanini secara global akan memotret dua persoalan besar yang melanda dan menjadi problembersama semua daerah.Dalam sebuah negara pasti tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian. Aktivitasperekonomian ini terjadi dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semuakalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalanganatas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagidalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang. Begitu juga denganIndonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomianyang dihadapi bangsa ini sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yanglainnya sangat berjauhan.

Kesenjangan social

Dalam subbab 5.2.2 didepan telah dipaparkan bahwa ketimpangan social  dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan antar daerah ditanah air dapat pula diungkapkan melalui berbagai variable selain pendaatan, bahkan variable nonekonomi.

            Dilihat berdasarkan berbagai indicator, terlihat masih terjadi kesenjangan kesejahteraan antara masyarkat desa dan kota. Bahkan untuk beberapa variable, sekalipun skor kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang melek huruf lebih besar dikota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak dikota lebih baik daripada temen-teman mereka yang tinggal didesa. Kelayakan orang di kota jauh lebih baik dari pada mereka yang tinggal di desa begitu seterusnya.

 Mengapa timpang ?

Ada dua factor yang diungkapkan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan ahsil-hasilnya dapat terjadi. Pertama adalah ketidak sejahteraan anugerah awal antara pelaku-pelaku ekonomi, dan yang kedua adalah strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan.