BAB X PENGELUARAN PEMERINTAH

BAB X

PENGELUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran Pemerintah

Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan Pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran Pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy,1997).

Intervensi pemerintah dan fungsi ekonomi Indonesia

Dalam kancah perekonomian modern peranan pemerintah terdiri dari :

1.      Fungsi alokatif è peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada dalam pemanfaatannya bisa optimal dan bisa mendukung efisiensi produksi

Contoh : barang private dan barang public

2.      Fungsi distributive èperanan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya. Kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar

Contoh : ketidakmerataan sumber daya ekonomi dan kesempatam

3.      Fungsi stabilitatif èfungsi pemerintah dalam menstabilisasi perekonomian dan memulihkan jika berada dalam keadaan equilibrium

Contoh : inflasi, tingkat bunga, tingkat upah dst.

4.      Fungsi dinamisatif èperan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi, agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

Dasar teori pengeluaran pemerintah

Lima alasan “Adolph wagner” pengeluaran pemerintah selalu meningkat :

1.      Tuntutan alasan pelindungan keamanan dan pertahanan.

2.      Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat

3.      Urbanisasi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi

4.      Perkembanagan demokrasi

5.      Inefisiensi pelaksanaan demokrasi

Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Pengeluaran Pemerintah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis pengeluaran.

Pertama, rincian belanja negara menurutt organisasi disesuaikan dengan susunan kementrian negara/lembaga pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan kementrian lembaga,perkembangan jumlah bagian anggaran (BA), dan perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induk,atau penggabungan organisasi. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar terdiri dari dua bagian anggaran umum, yaitu

        (i) Bagian Anggaran Kementrian/Lembaga (K/L),dan

        (ii) BA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Bagian anggaran kementrian/lembaga merupakan bagian anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementrian/lembaga dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu,BA APP merupakan bagian anggaran belanja emerintah pusat yang dikelola oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara,dalam rangka peaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan K/L,seperti pembayaran pensiun dan pembayaran bunga utang,sementara rincian belanja daerah menrut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga tekhnis daerah . 

Kedua,rincian belanja negara/daerah menurut fungsi,antara lain terdiri atas pellayanan umum,pertahanan,ketertiban dan keamanan,ekonomi,lingkungan hidup,perumahan dan fasilitas umum,kesehatan,pariwisata,budaya,agama,pendidikan dan perlindungan sosial. Pada dasarnya, belanja pemerintah pusat menurut fungsi dapat menggambarkan

a.       besarnya alokasi anggaran padaprogram-program dalam fungsi pada K/L atau menteri keuangan selaku bendahara umum negara

b.      banyaknya K/L yang menjalankan program-program dalam fungsi yang bersangkutan.

Ketiga, rincian belanja negara/daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi),antara lain terdiri atas belanja pegawai,belanja barang,belanja modal,bunga,subsidi,hibah,bantuan sosial,dan belanja lain-lain.

Menurut Badan Pusat Statistik dari sumber Departemen Keuangan RI,jumlah pengeluaran negara tahun 2011 berjumlah 823,627 jumlah ini merupakan perolehan dari berbagai pengeluaran dari uraian diatas.dan rinciannya yaitu,   (dalam Milyaran Rupiah)

*Belanja Pegawai 180,624 

*Belanja Barang   131,533

*Belanja Modal    121,659 

*Pembayaran Bunga Utang  116,403

*Subsidi      184,817

*Belanja Hibah     771

*Bantuan Sosial    61,526

*Belanja Lain-Lain   26,294

Setiap tahun tingkat pengeluaran negara semakin tinggi,ini belum sebanding dengan kesejahteraan rakyat dimana masih banyak sekali rakyat yang mengalami kemiskinan,diharapkan pemerintah mampu membangun negara yang berkembang ini menjadi negara maju dengan jumlah kemiskinan yang minim. Karena setiap pengeluaran yang ada bahkan tinggi haruslah diikuti dengan hasil yang lebih baik.

 

Tiga neraca pemerintahan pusat

Neraca Modal

Merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang (seperti saham, obligasi dan real estate) suatu negara, Yang meliputi

a. Arus modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu Negara membeli asset berharga dari pihak asing (luar negeri).

b. Transaksi-transaksi neraca modal diklasifikasi sebagai investasi portfolio, langsung atau jangka pendek.

Untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing, dengan demikian arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Nilai valuta asing ditentukan oleh demand valas untuk membeli barang-barang dan jasa dan demand terhadap valas untuk membeli aset. Neraca Modal adalah ukuran investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi langsung luar negeri dan investasi dalam sekuritas.